Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).
DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
DIPA TAHUN ANNGARAN 2017 [Download Disinih]
- DIPA TAHUN ANNGARAN 2018 [Download Disinih]
| DIPA TAHUN 2019 | |||
| No. | Uraian | Nomor DIPA | Link |
| 1. | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | DIPA-005.01.2.099396/2019 | Download |
| 2. | DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | DIPA-005.03.2.099397/2019 | Download |
| DIPA TAHUN 2020 | |||
| No. | Uraian | Nomor DIPA | Link |
| 1. | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | DIPA-005.01.2.099396/2020 | Download |
| 2. | DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | DIPA-005.03.2.099397/2020 | Download |
Berita Badilum
Audiensi Ditjen Badilum Dengan Japan International Cooperation Agency (jica)
...Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Blora
"jaga Integritas, Jaga Kekompakan, Dan Tetap Bangun Satker Bersama." Kurang Lebih Hal Tersebut Yang Disampaikan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Di Kala Bertandang Ke Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 23 November 2022. Dalam Kunjungan Tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berkesempatan Untuk Memantau Perkembangan Dan Kinerja Layanan Pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan Ini Sekaligus ...Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Purwodadi
"jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah", Tentunya Kita Sudah Tidak Asing Dengan Kalimat Yang Dilontarkan Oleh Soekarno Ini. Semangat Ini Terwujud Dan Disaksikan Langsung Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Saat Mengunjungi Pengadilan Negeri Purwodadi Dalam Salah Satu Kunjungan Kerjanya Pada Tanggal 23 November 2022. Selain Memberikan Pembinaan Kepada Aparatur Pada Pengadilan Negeri Purwodadi Dan Meninjau Langsung ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 30 November 2022
bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut : 1. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) 2. Danang Agus Setiawan, S.kom. (085783770777) 3. Fhatmi Haddia Putri, S.kom. (08111260690) dan Bagi Promosi Dan Mutasi Yang Dibiayai Negara ...Penilaian Lomba Aplikasi Layanan Pengadilan
...Undangan Kegiatan Workshop Bidang Kesekretariatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Ta. 2022
...Pengiriman Sk Mutasi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Focus Discussion (fgd) Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan