Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

DIPA

DIPA

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun 2017

DIPA TAHUN ANNGARAN 2017 [Download Disinih]

Tahun 2018
Tahun 2019
DIPA TAHUN 2019
No. Uraian Nomor DIPA Link
1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) DIPA-005.01.2.099396/2019 Download
2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum DIPA-005.03.2.099397/2019 Download
Tahun 2020
DIPA TAHUN 2020
No. Uraian Nomor DIPA Link
1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) DIPA-005.01.2.099396/2020 Download
2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum DIPA-005.03.2.099397/2020 Download

 

Tahun 2021
DIPA TAHUN 2021
No. Uraian Nomor DIPA Link
1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) DIPA-005.01.2.099396/2021 Download
2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum DIPA-005.03.2.099397/2021 Download

 






  • Berita Badilum

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

      dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...
    • Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum

      pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...
    • Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021

      pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content