Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).
DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
DIPA TAHUN ANNGARAN 2017 [Download Disinih]
- DIPA TAHUN ANNGARAN 2018 [Download Disinih]
| DIPA TAHUN 2019 | |||
| No. | Uraian | Nomor DIPA | Link |
| 1. | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | DIPA-005.01.2.099396/2019 | Download |
| 2. | DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | DIPA-005.03.2.099397/2019 | Download |
| DIPA TAHUN 2020 | |||
| No. | Uraian | Nomor DIPA | Link |
| 1. | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | DIPA-005.01.2.099396/2020 | Download |
| 2. | DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | DIPA-005.03.2.099397/2020 | Download |
Berita Badilum
Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum
pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021
pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...
Pengumuman Badilum
Sosialisasi Implementasi Sppt-ti
kepada: Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir) ...Surat Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
...Pemanggilan Peserta Pelatihan Kolaboratif
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan