Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

RAPAT DINAS BULANAN PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK BULAN JUNI 2020

RAPAT DINAS BULANAN PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK BULAN JUNI 2020

RAPAT DINAS BULANAN PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK BULAN JUNI 2020

Luwuk, 29/06/2020 ; Senin, 29 Juni 2020 bertempat di ruang sidang utama Hatta Ali, dilakukan rapat dinas bulanan pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bapak Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H yang diikuti oleh seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, Para Kasubbag, PP, Jurusita, Karyawan dan Karyawati serta para tenaga honorer. Adapun yang menjadi agenda dan pembahasan pada kegiatan tersebut yaitu terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja seluruh bagian pada bula Juni 2020, yang disampaikan oleh masing-masing penanggungjawab. Kegiatan rapat juga dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tentang Reward dan Punishment bagi petugas PTSP. Kegiatan ditutup dengan pemberian arahan dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk agar terus meningkatkan kinerja dan tetap menjunjung tinggi integritas dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ( Sumber : PNLuwuk)

 







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content