Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Public Campaign Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Luwuk Dirangkaikan Dengan Aksi Sosial Pembagian Masker

Public Campaign Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Luwuk Dirangkaikan Dengan Aksi Sosial Pembagian Masker

Luwuk,05/06/2020 ; Dalam rangka mewujudkan program Mahkamah Agung RI yaitu pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada badan peradilan di bawahnya. Pengadilan Negeri Luwuk pada  Jum’at tanggal 05 Juni 2020, menggelar Aksi Sosial ditengah Pandemi Covid-19 dengan pembagian masker kepada masyarakat pengguna jalan yang dirangkai dengan kegiatan Public Campaign dengan tajuk “Pangadilan Negeri Luwuk Menolak Suap, Pungli dan Gratifikasi, Kawal dan Awasi” .Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan dan menunjukkan komitmen kuat dari Pengadilan Negeri Luwuk dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta mengajak seluruh Masyarakat untuk ikut mengawali dan mengawasi pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Luwuk. Pada kegiatan tersebut seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Luwuk ikut serta dalam pembagian Stiker kampanye anti korupsi dan Gratifikasi serta pembagian Masker pada masyarakat pengguna jalan. (Sumber : PN Luwuk, foto Fauzi, David)

 

 







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content