Peringatan HUT Dharmayukti Karini Ke – 16 Dirangkaian dengan Penyerahan BDBS Tahun 2018
Luwuk, 9/11/2018 : Dharmayukti Karini cabang Banggai mengadakan acara peringatan HUT Dharmayukti Karini ke – 16 dirangkaian dengan penyerahan dana BDBS Tahun 2018. Peringatan HUT Dharmayukti Karini ke – 16 tahun 2018 mengangkat tema ” Melalui HUT Ke – 16 Dharmayukti Karini Menghidupkan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Alat untuk Meningkatkan Kualitas Diri”.
Pada kegiatan tersebut acara diawali dengan pembacaan sambutan Ketua Umum Dharmayukti Karini oleh Ketua Dharmayukti Cabang Banggai, Ny. dr. Rosdiana Ahmad Shuhel,S.POg, dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng, sambutan oleh Pelindung 1 Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,SH, MH, serta penyerahan Dana BDBS tahun 2018 yang diserahkan kepada 10 orang anak dari Para Pegawai dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Agama Luwuk, mulai dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTA.
Dalam Rangka Memeriahkan peringatan HUT Dharmayukti Karini ke- 16 Tahun 2018. Dharmayukti Karini cabang Banggai menggelar aneka lomba yaitu lomba hias tumpeng dan kreasi jilbab. Acara ditutup dengan pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. (Sumber : pnluwuk/foto David)
Ketua Dharmayukti Karini Cab. Banggai Menyerahkan BDBS
Tumpeng Hasil Lomba Ibu-ibu Dharmayukti Karini
Penyerahan Tumpeng oleh Ketua Dharmayukti Karini kepada Pelindung 1
Penyerahan tumpeng Wakil Ketua Dharmayukti Karini kepada Bpk. Pelindung 2
Sambutan oleh Pelindung 1 Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,SH,MH
Penyerahan Hadiah Kepada para pemenang lomba
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri
pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...
Pengumuman Badilum
Penilaian Role Model Sekretaris Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...Surat Undangan Menghadiri Seminar Memperingati Hari Perempuan Internasional
...Pemanggilan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...Pemantauan Pembaruan Aplikasi Sipp Tingkat Pertama Versi 5.5.0
...Pengisian Survei Mandiri Dan Penilaian Evaluasi Zona Integritas
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan