Luwuk,18/2/2020; Selasa 18 Februari 2020, Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tiba di kantor Pengadilan Negeri Luwuk untuk melakukan Pengawasan, Supervisi dan Penilaian PTSP. Tim diketuai oleh Hakim Tinggi Bpk. Suko Triyono, S.H,M.Hum dengan anggota tim terdiri dari H. Abdul Rosyad,S.H, Sinung Hermawan,S.H,M.H, Nanang Surtiahadi.S.IP,S.H., dan Melkianus Nggodulano,S.E. Rangkaian kegiatan diawali dengan opening meeting yang diikuti oleh seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Luwuk, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H memaparkan laporan kondisi personil, jumlah perkara dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Luwuk diawal tahun 2020 dan juga merilis moto terbaru Pengadilan Negeri Luwuk yaitu Pengadilan Negeri Luwuk “JUARA” Jujur, Adil, Ramah dan Akuntabel. Kegiatan Pengawasan dibuka secara resemi oleh Ketua Tim Bpk. Suko Triyono,S.H.,M.H., dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung kemasing-masing bagian termasuk PTSP Pengadilan Negeri Luwuk oleh Tim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ditutup dengan closing meeting, dengan mendengarkan pemaparan hasil temuan dan rekomendasi perbaikan oleh Ketua tim dan Hakim Tinggi Pengawas, secara umum disampaikan oleh Ketua Tim bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Luwuk sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa temuan yang perlu segera ditindak lanjuti, dan inovasi pada Pengadilan Negeri Luwuk luar biasa serta budaya malu telah tertanam pada Pengadilan Negeri Luwuk. Rangkaian acara diakhiri dengan sesi foto bersama. (Sumber : PN Luwuk/ foto: David)
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri
pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...
Pengumuman Badilum
Penilaian Role Model Sekretaris Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...Surat Undangan Menghadiri Seminar Memperingati Hari Perempuan Internasional
...Pemanggilan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...Pemantauan Pembaruan Aplikasi Sipp Tingkat Pertama Versi 5.5.0
...Pengisian Survei Mandiri Dan Penilaian Evaluasi Zona Integritas
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan