Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN Bpk. ANDRI NATANAEL PARTOGI,S.H.,M.H SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN Bpk. ANDRI NATANAEL PARTOGI,S.H.,M.H SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK

Luwuk, 12/03/2020; Kamis, 12 Maret 2020, bertempat di ruang sidang utama kantor Pengadilan Negeri Luwuk dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Bapak. Andri Natanael Partogi, S.H., M.H, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hyme Mahkamah Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H. Acara dihadiri pula oleh para tamu undangan diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Bpk. Mochammad Djoko,SH,M.Hum, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Palu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Ketua Pengadilan Agama Luwuk dan tamu undangan lainnya. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama dengan para tamu undangan dan keluarga besar Pengadilan Negeri Luwuk. (Sumber: PN Luwuk/ foto: Davit)

 

 







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut