Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Panjar Biaya Perkara

Panjar Biaya Perkara

Biaya Perkara

DAFTAR PANJAR PERKARA 2022
  • SK 2022 [Download Disini]
  • Biaya Perkara Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Keberatan, Banding, Kasasi, PK 2020 [Download Disini]
  • Biaya Perjalanan Jurusita, Pemeriksaan Setempat, Sita Marital dan Sita Jaminan [Download Disini]
  • Biaya Proses Perkara Pemeriksaan Setempat/Sita Jaminan, Eksekusi, Revindicatoir, Marital/Tguran Untuk Semua Eksekusi Eksekusi Rill, Pengosongan/Eksekusi lelang/Pencabutan Perkara Eksekusi [Download Disini]
  • Biaya Pelaksanaan Eksekusi dan Sita Eksekusi [Download Disini]
  • Biaya Proses Perkara Malalui E-Court Permohonan/Gugatan, Gugatan Sederhana dan Bantahan [Download Disini]
DAFTAR PANJAR PERKARA 2021
  • SK 2021 [Download Disini]
  • Biaya Perkara Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Keberatan, Banding, Kasasi, PK 2020 [Download Disini]
  • Biaya Perjalanan Jurusita, Pemeriksaan Setempat, Sita Marital dan Sita Jaminan [Download Disini]
  • Biaya Proses Perkara Pemeriksaan Setempat/Sita Jaminan, Eksekusi, Revindicatoir, Marital/Tguran Untuk Semua Eksekusi Eksekusi Rill, Pengosongan/Eksekusi lelang/Pencabutan Perkara Eksekusi [Download Disini]
  • Biaya Pelaksanaan Eksekusi dan Sita Eksekusi [Download Disini]
  • Biaya Proses Perkara Malalui E-Court Permohonan/Gugatan, Gugatan Sederhana dan Bantahan [Download Disini]

 

Panjar Biaya Perkara dan SK Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Download Disini







  • Berita Badilum

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Peresmian Inovasi Dan Aplikasi Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri

      demi Terus Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pencari Keadilan, Terutama Di Wilayah Jakarta, pengadilan Tinggi Dki Jakarta Di Bawah Pimpinan Ketua Pt Dki Jakarta, dr. Herri Swantoro, S.h., M.h. Meluncurkan Berbagai Aplikasi Dan Inovasi. Pada Hari Kamis, 28 Maret 2024, Ketua Mahkamah Agung Ri, ym. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h., Berkenan Melakukan Peresmian aplikasi Dan Inovasi Ini, Dengan Didampingi Oleh Wakil ketua Mahkamah ...
    • Meriahkan Bulan Suci Ramadhan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Serahkan Paket Sembako

      dalam Rangka Memeriahkan Bulan Suci Ramadhan Dan Menyambut Hari Raya Idul fitri 1445 H, Mahkamah Agung Ri Melalui Dharmayukti Karini Mari Mengadakan Pemberian Paket Sembako Murah Kepada Kalangan Yang Memerlukan. Pada Lingkungan direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Bingkisan Ini Diserahkan Oleh direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. penyerahan Paket Sembako Dilaksanakan Di Ruang Tamu Ditjen Badilum Pada Hari Rabu, 27 ...
    • Hari Kedua Bimtek Keadilan Restoratif, Peserta Pelajari Keadilan Restoratif Mulai Penyidikan Hingga Proses Mediasi

      sebagaimana Pada Sesi Di Hari Pertama, Keadilan Restoratif Merupakan Proses Yang Berlangsung Dengan Melibatkan Berbagai Pihak Dan Tidak Hanya Berlangsung Di Pengadilan Saja, Tetapi Juga Diimplementasikan Bahkan Sejak Sebelum Persidangan. Oleh Karena Itu, Pada Hari Kedua Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Secara Daring Pada Tanggal 27 Maret 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Juga mengenalkan Keadilan Restoratif Pada Proses ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content