Gorontalo – Humas : Rabu, 13/12/2017, Komisi III DPR RI yang diketuai oleh Nasril Djamil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 anggota Komisi III DPR Yaitu 1. H.Muhammad Nasir Djamil,S.Ag.,M.Si., dari Fraksi PKS 2. Drs.Eddy Kusuma Wijaya,SH.,MH.,MM. dari Fraksi PDI Perjuangan 3. Drs.Wenny Waraouw., dari Fraksi Gerindra. 4. Ir.H.Tifatul Sembiring, dari Fraksi PKS 5. Drs.H.Mohammad Toha, S.Sos.MSi. dari Fraksi PKB 6. Hj.Rohani Vanath dari Fraksi PKB. Dan Juga Hadir Pula Sekretariat Komisi III, Penghubung Polri, Penghubung Kejaksaan, Penghubung BNN, Penghubung Kemenkumham dll. Rombongan Komisi III ini dipusatklan kali ini dilakukan dengan 2 (dua) lingkungan Peradilan yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Gorontalo. Bertempat diaula gedung Pengadilan Tinggi Gorontalo. Hadir pula para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama.
Dalam pemaparannya, ketua Pengadilan Tinggi Medan menjelaskan tentang perkara yang menonjol tahun 2017 yaitu jenis perkara Yang sifatnya Konfensional, Kecuali Perkara Korupsi. Pengusulan Pembentukan 2 (dua) Pengadilan Negeri Yaitu Pengadilan Negeri Gorontalo Utara dan Pengadilan Negeri Bonebolango. Dan juga kurangnya sumber daya manusia, contohnya Hakim. Untuk Jenis Perkara Perdata yang menonjol adalah seperti adalah masalah Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum. Kendala Yang dihadapi dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan dalam perkara PHI adalah Banyak dari pihak tersekusi tidak mau memenuhi putusan secara sukarela dan biaya perkara untuk perkara sangat minim dan tidak mencukupi untuk dilaksanakannya eksekusi.
Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengutarakan mengenai kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhinya pelayanan publik yang prima, seperti peralatan Teknologi informasi (IT) untuk webside dan meja informasi dan pengaduan.Untuk Perkara Yang Menonjol adalah Cerai Talak, Penetapan Ahli Waris. Untuk Kendala Yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi pada saat Aanmaning Para Pihak Sepakat Untuk Musyawarah dan Minta Waktu , Akan tetapi setelah itu tidak ada Konfirmasi.
Berita Badilum
Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...Tinjau Kinerja, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta
dalam Semangat Menjaga Integritas Sekaligus Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Bagi Para Pencari Keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan Beliau Disambut Langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.h., M.h. Beserta Jajaran Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termasuk ...
Pengumuman Badilum
Pengisian Survei Mandiri Dan Penilaian Evaluasi Zona Integritas
...Undangan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2024
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024
...Penerapan Register Elektronik Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
...Penambahan Kategori Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan