Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

KETUA MA LAKUKAN PEMBINAAN KEPADA APARATUR PERADILAN DI WILAYAH HUKUM SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN MALUKU UTARA

KETUA MA LAKUKAN PEMBINAAN KEPADA APARATUR PERADILAN DI WILAYAH HUKUM SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN MALUKU UTARA

Manado – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Melakukan pembinaan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para Hakim, para Panitera dan para Sekretaris pada empat lingkungan peradilan di wilayah hukum Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara pada Hari Selasa 23 Oktober 2018 di Hotel Sintesa Peninsula Manado. Pembinaan tersebut juga dihadiri oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung serta Para Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung.

Pembinaan tersebut diikuti oleh 297 aparatur peradilan yang terdiri dari 195 peserta dari aparatur Pengadilan Tingkat Pertama dan 102 peserta dari aparatur Pengadilan Tingkat Banding. Acara pembinaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada para Aparatur Pengadilan dalam proses penanganan perkara dan pelayanan kepada pencari keadilan. (humas / WT / RS / foto pepy )







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut