Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK

SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK

Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Bpk. Ahmaad Shuhel Nadjir,SH,MH menjadi Pemateri pada Kegiatan Sosialisasi

Luwuk,8/2/2019 ; Sehubungan dengan persiapan pencanangan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Luwuk, Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Bapak Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H. memberikan sosialisasi kepada seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan-Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum.

Kegiatan Sosialisasi diikuti oleh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer

 

Pada kegiatan tersebut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk harus bekerja sama dan mempedomani Pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut guna Pembangunan Zona Integritas dan memperoleh predikat WBK dan WBBM yang merupakan salah satu program kerja utama oleh Mahkamah Agung untuk mencapai Visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung yang membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen dan kerja sama dari semua pihak. (Sumber : PNLuwuk)







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut